PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI, SUDAH SAATNYA-KAH ?*. Bagian Pertama

Oleh dr.Riki Tsan,SpM*
Departemen Organisasi PP Perdami/Sekretaris I Perdami Cabang Bekasi
*Ketua Perdami Cabang Bekasi sejak Desember 2016

Presentasi dr.Hikmat,Ka Dep Organisasi PP pada Rapat Pra Konas

Dalam Rapat Pra Konas (Pokja Bidang Organisasi ) yang diselenggarakan di Hotel Luwansa, Jakarta pada hari Sabtu, 20 Agustus 2016, gagasan untuk merubah struktur organisasi Perdami dengan mengacu kepada struktur organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali dimunculkan. Ide yang sama juga pernah dilontarkan pada Kongres Nasional Perdami ke-13 di Palembang pada tahun 2013, namun tidak berhasil di'goal'kan, bahkan tidak masuk ke dalam agenda untuk dibahas di Rapat Komisi.

Menurut para penggagas ide ini, sebagai organisasi profesi yang berada di bawah naungan IDI, maka sudah seharusnyalah Perdami mengikuti struktur organisasi yang diterapkan di IDI.

Struktur organisasi IDI yang dimaksud adalah bahwa di tingkat Propinsi, IDI memiliki struktur organisasi yang disebut dengan IDI Wilayah. Di bawah IDI Wilayah - yakni di tingkat Kabupaten atau Kota, ada IDI Cabang. Contohnya IDI Wilayah Jawa Barat di tingkat Propinsi dan IDI Cabang Kabupaten Bekasi, di tingkat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Menurut para penggagas, jika dibandingkan 'apple to apple' dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh Perdami saat ini, maka akan tampak banyak kerancuan.

Pertama. Di tingkat Propinsi, Perdami masih menggunakan nomenklatur Cabang.
Contohnya, Perdami Cabang Jawa Barat di Propinsi Jawa Barat, Perdami Cabang Jawa Timur di Propinsi Jawa Timur dst.

Kedua. Dalam perkembangannya di kemudian hari, muncul aspirasi dari para anggota Perdami di berbagai Kabupaten/Kota untuk membentuk Cabang baru Perdami, yang kemudian di-sah-kan pendiriannya oleh Pengurus Pusat Perdami.

Saat ini, Perdami telah memiliki beberapa Cabang di tingkat Kabupaten/Kota seperti Cabang Bekasi di Kabupaten/Kota Bekasi, Jawa Barat, Cabang Malang di Kabupaten/Kota Malang, Jawa Timur dan Cabang Surakarta di Kabupaten/Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Ketiga. Penggunaan nomenklatur Cabang oleh komunitas anggota Perdami di Kabupaten/Kota, semakin rancu jika dikaitkan dengan nomenklatur yang sama yang juga digunakan Perdami di tingkat Propinsi.
Menurut mereka, akan (sudah?) muncul kebingungan dalam kaitannya dengan komunikasi organisatoris antara IDI dengan Perdami di tingkat Propinsi.

Sekiranya IDI Wilayah Jawa Barat misalnya (hanya sebagai contoh saja !) mau mengadakan komunikasi organisatoris dengan Perdami di tingkat Propinsi, kemana mereka harus datang ?. Ke Perdami Cabang Jawa Barat ataukah ke Perdami Cabang Bekasi ?.
Kebingungan ini muncul karena keduanya sama sama menggunakan nomenklatur Cabang !.

Nah, oleh karena itu, -menurut para penggagas- sudah saatnyalah kini Perdami menyesuaikan struktur organisasinya dengan struktur organisasi yang ada di IDI seperti yang termaktub di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI.

Wujud konkritnya ialah, -jika kita ambil contoh di atas- maka, Perdami Cabang Jawa Timur harus dirubah namanya menjadi Perdami Wilayah Jawa Timur dengan 'counterpart' nya IDI Wilayah Jawa Timur. Sedangkan, Perdami Cabang Malang tidak perlu merubah namanya, karena ia sudah memiliki 'counterpart' nya sendiri di tingkat Kabupaten/Kota Malang, yakni IDI Cabang Malang.

Implikasinya ialah Perdami Cabang Malang secara struktur organisasi berada di bawah Perdami Wilayah Jawa Timur.


REALISTIS-KAH ?.

Pertanyaan kita ialah apakah gagasan ini cukup realistis untuk diwujudkan ?. Dan, apakah sudah saatnyakah untuk diterapkan saat ini ?.

Bersambung..............Bagian Kedua

*Tulisan ini  berisi pandangan pribadi penulis dan bukan representasi ataupun mewakili pandangan PP Perdami atau Perdami Cabang Bekasi.